UPAYA KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PASCA KEBAKARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Abstract

Sertipikat akan mempunyai kekuatan bukti apabila proses pendaftarantanah sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan yang benar. TerjadinyaBencana kebakaran yang terjadi tahun 1999 pada Kantor Pertanahan KabupatenBuleleng yang menimbulkan kerusakan fisik bangunan dan hangusnya seluruharsip pertanahan yaitu data fisik dan yuridis yang tersimpan. Hal inilahmenimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengenai upaya Kebijakan dalampelaksanaan administrasi pasca kebakaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bulelengdan implikasi hukum terhadap kebijakan yang dilakukan Kantor PertanahanKabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Databersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder, primer, dantersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen danwawancara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.Tahapan penelitian meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisisdata, dan penyusunan laporan. Data kemudian dianalisis kualitatif untukmemperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, upaya yang telah dilakukanadalah pengeluaran surat oleh Badan Pertanahan Nasional pada 4 November 1999mengenai petunjuk penanganan akibat terbakarnya Kantor Pertanahan, surattindak lanjut terhadap Surat Petunjuk Penanganan Akibat Terbakarnya KantorPertanahan pada 10 Maret 2023 dan penerbitan surat tindak lanjut oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada 5 Juli. Serta terdapat 2(dua) sisi impilkasi yakni positif dan negatif.