IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI DESA PEGADUNGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

Abstract

Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1). Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng? 2). Apa Sajakah Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng?Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, secara umum gambarkan bahwa implementasi Dana Desa berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implemetasi Dana Desa berjalan dengan baik. 2). Faktor-faktor pendukung dan pnghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan potensi Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa, kerjasama antar perangkat desa, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pengguna layanan. Tingkat pendidikan yang rata-rata setingkat SMU, menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan di desa Pegadungan. Juga adanya kerjasama yang baik yang terjalin lewat seringnya bertemu dan adanya tujuan yang sama dalam implementasi kebijakan DD menjadi faktor pendukung lainnya. Sedangkan kondisi sosial, menjadi faktor penghambat, di samping kondidi sosial ekonomi masyarakat desa Pegadungan yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan karyawan swasta, ikut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan DD.