STRATEGI BAPPEDA DALAM MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BULELENG

Abstract

Bappeda Kabupaten Buleleng ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda sebagai badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah harus bisa menerapkan strategi dan mengoptimalkan kordinasi perencanaan pembangunan daerah, bersama organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, para Kepala Sub Bidang, dan para Kepala Sub Bagian di Bappeda Kabupaten Buleleng. Teknik pemeriksaaan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu: kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama dalam melaksanakan strategi proses perencanaan pembangunan, Bappeda Buleleng menggunakan strategi-strategi berikut. 1) Strategi SO (Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang), 2) Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman), 3) Strategi WO (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang), dan 4) Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman). Kedua Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD Kabupaten Buleleng sangat terkait karena dalam perumusan dan penetapan APBD harus melalui perencanaan melalui musrenbang. Ketiga Hambatan dalam proses perencanaan: 1) hambatan internal: 1) belum mantapnya koordinasi antara bidang-bidang dan 2) kurang efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran. Hambatan eksternal: 1) ketersediaan data informasi atau kelengkapan data untuk perencanaan pembangunan sering mengalami kendala. dan 2) partisipasi masyarakat dalam sebagian besar kegiatan pembangunan masih belum memadai, salah satu contohnya adalah dalam Musrenbang.