IMPLEMENTASI KOMUNIKASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

Abstract

Reformasi dan otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan tatapemerintahan menuju Good Governance berfokus pada pelayanan masyarakat.Seiring pergeseran paradigma dari orientasi birokrasi ke orientasi masyarakat,kebutuhan pelayanan yang cepat dan efisien semakin mendesak. Namun, kualitaspelayanan publik masih dinilai belum optimal oleh masyarakat. Penelitianberfokus pada implementasi komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik diBapenda Badung. Permasalahan penelitian diajukan: 1) Bagaimana implementasiKomunikasi Birokrasi di Bapenda Badung?, 2) Apa faktor-faktor penghambatKomunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Bapenda Badung?, dan 3)Bagaimana solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut?. Metodepenelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan peneliti sebagai instrumenutama, analisis data dilakukan dengan metode interaktif. Hasil penelitianmenyajikan gambaran pelaksanaan komunikasi birokrasi yang efektif di BapendaBadung, termasuk perencanaan penempatan SDM yang tepat, model komunikasiberbasis teknologi, keterlibatan sumber daya manusia internal yang aktif, danmotivasi kerja yang tinggi. Faktor penghambat internal meliputi kerumitanbirokrasi, keterampilan petugas yang belum memadai, dan mutasi pegawai yangtidak terencana. Hambatan eksternal melibatkan pemanfaatan teknologi, bahasateknis, dan pemahaman rendah tentang kewajiban pajak. Solusi untukmeningkatkan komunikasi birokrasi dan pelayanan publik di Bapenda Badungmeliputi pembinaan wajib pajak, pelatihan pegawai, penggunaan teknologi,transparansi informasi, penyederhanaan komunikasi birokrasi, pertemuan rutin,dan penghargaan kepada pegawai pajak berkinerja. Rekomendasi penelitianmencakup dorongan pemerintah untuk reformasi birokrasi berbasis teknologi,hubungan yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan wajib pajak, sertapengembangan komunikasi birokrasi dan pelayanan pajak berbasis ITsepenuhnya. Hal ini diharapkan akan memperbaiki pelayanan publik danmemperkuat hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalamkonteks pajak.